Bid. Penelitian dan Pengembangan


BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG

get closer to the future and prosperity

                                                                                                  

 

<p id="SUMBER DAYA KELITBANGAN KABUPATEN BANDUNG">

SUMBER DAYA LITBANG

 

LITBANG PUSTAKA 

 

 REKOMENDASI

 

INOVASI DAERAH

 

AGENDA LITBANG

 

 

 


SEJARAH BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG

1. Peran dan Tugas Institusi Perencanaan Pembangunan dari Masa ke Masa

Pada masa sebelum Kemerdekaan, Bappeda tidak bisa lepas dari pengelolaan perencanaan wilayah dan kota dengan munculnya undang-undang desentralisasi yang memungkinkan pemerintah kota memberlakukan peraturan bangunan sendiri dan pembentukan Komite Perencanaan Kota serta adanya Peraturan Perencanaan tahun 1948-1949.

Pasca Kemerdekaan, terbit Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pembangunan Daerah ( BAKOPDA), Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1969, Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1974, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Keputusan Mendagri Nomor 362 tahun 1997, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah, Keputusan Mendagri Nomor 185 tahun 1980, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.

Pemerintah Indonesia menyusun Rencana Lima Tahun Pertama (1956 – 1960) dan pembentukan Komite Perencanaan Nasional, dimana Komite ini bertugas menyusun Rencana Pembangunan Delapan Tahun (1961 – 1968).

Secara sistematis, kelembagaan perencanaan diwujudkan mulai dari level nasional hingga ke daerah (BAPPEDA). Dengan adanya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah, perencanaan daerah berkembang menjadi kewajiban bagi daerah dalam penyelenggaraannya. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dikukuhkan melalui terbitnya SK Presiden No. 15 Tahun 1974, sedangkan untuk Daerah Tingkat II masih berlaku SK Gubernur. Baru kemudian dengan SK Presiden No. 27 Tahun 1980, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II diakui secara nasional. Dengan SK Presiden tersebut, lahirlah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I atau Bappeda Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II atau Bappeda Tingkat II. Pertimbangan yang mendasari terbitnya SK Presiden No. 27 Tahun 1980, yaitu:

  1. Untuk meningkatkan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional;
  2. Untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu.

Pada Masa Reformasi, Sejak berlakunya UU no. 22 tahun 1999 istilah Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II tidak dipergunakan lagi. Kabupaten Daerah Tingkat II disebut sebagai Kabupaten saja, dan Kotamadya Daerah Tingkat II disebut Kota. Begitu pula, istilah Propinsi Daerah Tingkat I (memakai p) diganti dengan istilah Provinsi saja (memakai v). Penghapusan tingkat berimplikasi pada peningkatan peran mandiri (otonom) dari masing-masing wilayah. Dengan berlakunya Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah, maka keberadaan lembaga Bappeda di masing-masing daerah disesuaikan dengan tuntutan reformasi dan kebutuhan daerahnya dalam rangka pemenuhan optimalisasi pelayanan kinerja.

Gaya perencanaan yang cenderung top-down dengan menempatkan kota-kota utama sebagai motor penggerak ekonomi ternyata tidak berhasil. UU Pemerintahan Daerah yang dikeluarkan tahun 1999 yang kemudian direvisi di dalam UU No. 32 Tahun 2004, memberikan ketegasan tentang kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi. UU NO. 32 Tahun 2004 memungkinkan pengelolaan kota yang dilakukan bersama antardaerah otonom. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi tonggak penting dimulainya pelaksanaan otonomi tersebut, sehingga daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional maupun daerah terdiri dari perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan. Lahirnya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan peluang bagi pendekatan-pendekatan yang berbeda dimana pendekatan didasarkan atas potensi dan kendala yang dihadapi oleh kota-kota, baik itu fisik, ekonomi, dan budaya.

Berdasarkan Undang Undang nomor 32 tahun 2004, Pasal 150 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah maka disusunlah perencanaan pembangunan daerah sebagal satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud adalah perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sebagai turunan dari Undang Undang 32 tahun 2004, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Perangkat Daerah, yang menyatakan bahwa Bappeda dibentuk sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, dengan fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis perencanaan; pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; dan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

 

2 Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda  Kabupaten Bandung

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 tahun 2015, kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah maka salah satunya dibentuk Badan Perencanaan, dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas dengan dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan serta memperhatikan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Sebagai Turunan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dimana Badan Daerah kabupaten/kota yang dibedakan dalam 3 (tiga) tipe sesuai dengan beban kerjanya.

Secara teknis operasional Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi PenunjangPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dimana di dalamnya telah diatur tipe, tugas dan fungsi perangkat daerah Penunjang Pemerintahan Perencanaan Daerah dan Fungsi Pendukung Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pembentukan Badan Perencanaan Daerah di Kabupaten Bandung dibentuk melalui Peraturan Daerah nomor 21 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Pasal 4 bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah, yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kemudian dengan terbitnya Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan PP nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Pembentukan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

Unit kerja pada sektor perencanaan Kabupaten Bandung beberapa kali mengalami perubahan terutama Nama Unit Kerja, namun demikian secara organisasi tidak terlalu banyak berubah dimana unit kerja masih sektor Perencanaan masih berbentuk Badan, demikian pula struktur utama nya masih tetap yang terdiri dari Kepala, Sekretaris, Sektor perencanaan yaitu ekonomi, Sosial Budaya Pemerintahan dan Fisik yang didukung oleh Bidang Penunjang yaitu sektor Monitoring, pengendalian, evaluasi serta Bidang Penelitian dan Pengembangan.

                 Unit kerja perencanaan Kabupaten Bandung telah mengalami dua  kali penyesuaian selama menjabat yaitu sesuai dengan Perbup no 6 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Jabatan Kepala Bappeda pada saat itu sesuai Surat Keputusan no 821.2/KEP/96-BKPP/2009 dengan TMT tanggal  11-11-2009

Tugas pokok dan fungsi Bappeda, kemudian dirubah sesuai dengan Perbup no 96 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Jabatan Kepala Bappeda sampai saat ini sesuai surat keputusan no 821.2/KEP/88-BKPPD/2016 dengan TMT tanggal 30 -12 – 2016.

Direncanakan pada tahun 2018 ini, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi PenunjangPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan, maka ada beberapa perubahan terhadap Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung serta Perbup no 96 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dimana tugas dan fungsi Bappeda akan disesuaikan terutama terkait Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

Dalam Konteks hubungan pemerintahan berdasarkan urusan, pengklasifikasian organisasi Perangkat Darah berdasarkan PP 18 Tahun 2016 terdiri dari: Startegic Apex, Operating Core, Techno Structure dan Middle Line/Support Staf.

            Tugas sebagai Techno Structure yaitu unsur penunjang yang membantu Bupati (yang bertindak sebagao strategic apex) dalam penyelenggaraan urusan penunjang urusan pemerintahan khusus yang meliputi perencanaan dan Penelitian serta Pengembangan dilaksanakan oleh Bappeda

            Sesuai dengan Perbup no 96 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah bahwa :

  • Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan;
    • Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan dan pelaksanaan unsur penunjang pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.
  • Dalam melaksanakan tugas pokoknya, kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
  1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah;
  2. Penetapan sasaran strategis, kebijakan teknis dan program kerja badan berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta prioritas pembangunan daerah;
  3. Penyelenggaraan pelayanan penunjang pemerintahan umum bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
  4. Pembinaan terhadap pelaksanaan penyusunan dan perumusan perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan daerah;
  5. Pengendalian terhadap pelaksanaan penyusunan dan perumusan perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan daerah;
  6. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dareah lingkup perangkat daerah, lintas perangkat daerah, lintas tingkatan pemerintahan, dan lintas pelaku pembangunan;
  7. Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan daerah lingkup sektoral, lintas sektoral, antar lembaga pemerintahan maupun lembaga perguruan tinggi;
  8. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum sesuai lingkup tugas dan kewenangannya;
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 


TUGAS DAN FUNGSI BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG                                                                                                                                                                                  

(1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
(2) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
      a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Penelitian dan Pengembangan, meliputi Subbidang Fisik dan Perekonomian Daerah, Subbidang Sosial dan Pemerintahan, Subbidang Kelembagaan dan Kerjasama;                                                                                                      b. penyelenggaraan rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan, meliputi Subbidang Fisik dan Perekonomian Daerah, Subbidang Sosial dan Pemerintahan, Subbidang Kelembagaan dan Kerjasama;
      c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
      d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan, meliputi Subbidang Fisik dan Perekonomian Daerah, Subbidang Sosial dan Pemerintahan, Subbidang Kelembagaan dan Kerjasama.                                                                           (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai sub tugas sebagai berikut adalah sebagai berikut:
      a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Badan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
      b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Badan serta kondisi dinamis masyarakat;
      c. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
      d. menyelenggarakan upaya Bidang Penelitian dan Pengembangan;
      e. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
      f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
     g. melaksanakan pengelolaan sistem informasi penelitian dan pengembangan daerah;
     h. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
     i. mengkoordinasikan seluruh kegiatan subbidang dalam melaksanakan tugas;
     j. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
     k. menyelia kegiatan staf dalam lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
     l. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan; 
     m. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
     n. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
     o. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
     p. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
     q. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
(5) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
      a. Subbidang Fisik dan Perekonomian;
      b. Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
      c. Subbidang Kelembagaan dan Kerjasama.          

 

Subbidang Fisik dan Perekonomian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (1) Subbidang Fisik dan Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang;
(2) Kepala Subbidang Fisik dan Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan Subbidang Fisik dan Perekonomian;
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Subbidang Fisik dan Perekonomian menyelenggarakan fungsi :
      a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Fisik dan Perekonomian;
      b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Fisik dan Perekonomian;
      c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
      d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Fisik dan Perekonomian.
(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Subbidang Fisik dan Perekonomian mempunyai sub tugas sebagai berikut adalah sebagai berikut:
      a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Fisik dan Perekonomian;
      b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Fisik dan Perekonomian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
      c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Subbidang Fisik dan Perekonomian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Badan;
      d. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas;
      e. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan;
      f. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
      g. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / staf;
      h. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan;
      i. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
      j. mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
      k. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
      l. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbidang untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
     m. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Badan;
     n. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
     o. mengevaluasi hasil kerja bawahan;
     p. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
     q. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya;
     r. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas;
     s. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan.
(5) Kepala Subbidang Fisik dan Perekonomian, membawahkan:
     a. JFU Fisik
      b. JFU Perekonomian

 

Subbidang Sosial dan Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (1) Subbidang Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang;
(2) Kepala Subbidang Sosial dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Subbidang Sosial dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
      a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
      b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
      c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
      d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Sosial dan Pemerintahan.
(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Subbidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai sub tugas sebagai berikut adalah sebagai berikut:
      a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
      b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Sosial dan Pemerintahan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
      c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Subbidang Sosial dan Pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Badan;
      d. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas;
      e. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan;
      f. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing; 
      g. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / staf;
      h. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan;
       i. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
       j. mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
      k. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
      l. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbidang untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
      m. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Badan;
      n. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut; 
      o. mengevaluasi hasil kerja bawahan;
      p. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
      q. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya;
      r. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas;
      s. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan.
(5) Kepala Subbidang Sosial dan Pemerintahan, membawahkan:
      a. JFU Peneliti Sosial
      b. JFU Peneliti Pemerintahan

 

Subbidang Kelembagaan dan Kerjasama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (1) Subbidang Kelembagaan dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang;
(2) Kepala Subbidang Kelembagaan dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan Subbidang Kelembagaan dan Kerjasama;
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Subbidang Kelembagaan dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi :
      a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Subbidang operasional Kelembagaan dan Kerjasama;
      b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Kelembagaan dan Kerjasama;
      c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
      d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Kelembagaan dan Kerjasama.
(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Subbidang Kelembagaan dan Kerjasama mempunyai sub tugas sebagai berikut adalah sebagai berikut:
      a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Subbidang operasional Kelembagaan dan Kerjasama;
      b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Kelembagaan dan Kerjasama sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
      c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Subbidang Kelembagaan dan Kerjasama berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Badan;
      d. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas;
      e. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan;
      f. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
     g. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / staf; 
     h. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan;
     i. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
     j. mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
     k. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
     l. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbidang untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; 
     m. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Badan;
     n. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
     o. mengevaluasi hasil kerja bawahan;
     p. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
     q. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya;
     r. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas;
    s. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan.
(5) Kepala Subbidang Kelembagaan dan Kerjasama, membawahkan:
     a. JFU Kelembagaan
    b. JFU Kerjasama       

 

<<<<<<< Kembali / Back Menu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


 

 

SUMBER DAYA KELITBANGAN KABUPATEN BANDUNG SABILULUNGAN

 

SUMBER DAYA KELITBANGAN 

1. Pengembangan Jabatan Fungsional

     - Personil Bappeda : Jumlah (49)

      - Jabatan Fungsional Perencana : Jumlah (4) tersebar di Bappeda dan di luar Bappeda

      - Jabatan Fungsional Peneliti : Jumlah (0)

2. Pengembangan Forum Kelitbangan

      - Forum Doktor Kabupaten Bandung

      - Forum Lulusan Program Beasiswa

      - Forum Cendikiawan Tingkat Desa

3. Pengembangan Dewan Riset Daerah

     - Melibatkan tenaga - tenaga peneliti yang telah bekerjasama dengan Kabupaten Bandung (melalui MoU)

     - Melibatkan tenaga-tenaga peneliti kerjasama luar negeri baik dalam negeri maupun luar negeri (JICA, USAID dll)

     - Melibatkan tenaga-tenaga peneliti yang terlibat dalam porjek projek penelitian tingkat Provinsi, Nasional, Internasional

     - Melibatkan tenaga-tenaga peneliti Lembaga Swadaya Masyarakat, Komunitas dan lembaga non pemerintah lainnya (NGO)

 

 

<<<<<<< Kembali / Back Menu 


INOVASI DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Daftar Inovasi daerah, Evaluasi Inovasi Daerah dan Berita Inovasi Daerah terhubung dengan jaringan kelitbangan perangkat daerah Desa dan Komunitas 

 

 

MULTISEKTORAL

BOTTOM UP

 

     Sabilulungan Bandung 1000 Kampung

 

PERENCANAAN

  1. RKPD Online (berbasis koordinat)
  2. SIMDA Perencanaan (Integrasi e Planning-e Budgeting)
  3. E Monev
  4. Kalender Perencanaan
  5. Simtaru (Sistem Informasi Tata Ruang)
  6. Monitoring Jalan Digital (SIMPAI)
  7. Integrasi Perencanaan Desa dengan Perencanaan Kabupaten
  8. E Office
  9. Model Perencanaan Partisipatif Berbasis Masyarakat Inklusif

LINGKUNGAN

  1. Sampah Cinta
  2. Satapok (Sabilulungan tanam pohon kesayangan)
  3. Kampung Saber
  4. RAKSA Desa
  5. Bank Sampah
  6. Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas
  7. Pengolahan Limbah Sungai Berbasis Komunitas

INFRASTRUKTUR

  1. Gerakan Tutup Lobang
  2. Eco drain (Portech) kerjasama Jerman
  3. Jembatan Gantung Berbasis Tiang Baja untuk daerah terpencil (kerjasama Pusjatan)
  4. Embung Wisata (kerjasama dengan Pemerintah Desa)

PANGAN PERTANIAN

  1. Rumah Pangan Lestari (KRPL)
  2. Pengembangan rumput Vetifer
  3. Pengembangan Rumput Odot
  4. Model Perhutanan Sosial kerjasama LMDH KOPI Kabupaten Bandung
  5. Pengembangan Jeruk Sabilulungan (Jermas)
  6. Sistem Aplikasi Penyuluhan Pertanian Sabilulungan (Sapu Tangan)
  7. Lumbung Pangan

INDUSTRI KREATIF

  1. (API Kreatif) Aplikasi Interaktif Komunitas Kreatif
  2. Mobil Kemasan
  3. Database dan Sistem Informasi UKM-IKM Kreatif
  4. SME BDC Bussines Development Center
  5. SMART Village

PERUMAHAN PERMUKIMAN

  1. Bedah Kampung
  2. Homestay berbasis masyarakat

SOSIAL

  1. SLRT
  2. Puskesos
  3. Rasta

PERIJINAN

  1.  SAMIRINDU
  2. OSS (Online Single Submission)
  3. Paten (Pelayanan Satu Pintu Kecamatan)
  4. Simacan

KESEHATAN dan KEPENDUDUKAN

  1. Kampung KB
  2. Yandu Sabilulungan
  3. Pesantren Sehat Sabilulungan
  4. Ladu Catin (Layanan Terpadu Calon Pengantin)
  5. Optimalsiasi Kadarzi (Keluarga Sadar Gizi)
  6. Sipikat (Partisipasi Pendampingan Masyarakat )
  7. Pos Gizi (prioritas di wilayah stunting)
  8. Kapel Aku (Kader Peduli Asi Ekslusif)

 

 

<<<<<<< Kembali / Back Menu 

 

 

 

 


REKOMENDASI KELITBANGAN

Rekomendasi Hasil Penelitian untuk Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Daerah, Evaluasi hasili Implementasi Kajian Kelibangan pada Perangkat Daerah Sesuai Sektornya

dari kajian Pemetaan Potensi dan Kebutuhan Kerjasama Kelitbangan dengan Perguruan Tinggi 2014 adalah sebagai berikut:
1. Potensi kegiatan terkait Kelitbangan di Kabupaten Bandung dapat diawali/dimulai dari garis besar analisis penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah, tahapan evaluasi kinerja, pendalaman informasi kegiatan-kegiatan (program) tematik serta penyusunan road map terkait Kelitbangan.
2. Proses kerjasama antara Pemda Kabupaten Bandung dengan Perguruan Tinggi (PT) sudah terbentuk dalam berbagai kesepakatan kerjasama, namun belum ditindaklanjuti secara optimal ketingkat yang lebih implementatif (realisasi).
3. Inisiator pembentukan kerjasama lebih banyak diinisasi oleh PT, sehingga ke depan diharapkan pembentukan kerjasama juga diinisiasi oleh Pemda Kabupaten Bandung.
4. Realisasi kerjasama masih belum terarah, terutama menyangkut informasi kegiatan terkait Kelitbangan, baik informasi dari Pemda Kabupaten Bandung ke PT maupun informasi PT ke Pemda Kabupaten Bandung.
5. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang ada di PT belum disinergikan dengan kebutuhan informasi Kelitbangan di Pemda Kabupaten Bandung, sehingga dibutuhkan adanya penguatan mekanisme informasi berbasis kerjasama antar lembaga.
6. Masing-masing institusi (Pemda Kabupaten Bandung dan PT) perlu menetapkan institusi yang secara internal dapat lebih aktif/fokus dalam mengembangkan skema kerjasama antar lembaga.
7. Belum adanya standar yang baku terkait isi materi kerjasama yang dikembangkan antara Pemda Kabupaten Bandung dengan PT.
8. Hasil pengkajian pemetaan potensi dan kebutuhan kerjasama Pemda Kabupaten Bandung dengan PT dapat dijadikan dokumen dasar rintisan pembentukan road map Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Bandung.
9. Pemanfaatan informasi hasil penelitian sebelumnya yang sudah diselenggarakan belum manfaatkan secara optimal sebagai dasar perumusan pengambilan kebijakan. Memperhatikan kesimpulan di atas, maka rekomendasi hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
    a. Dibutuhkan adanya payung hukum penguatan tupoksi Kelitbangan, baik dilingkungan SKPD maupun terkait penguatan fungsi Bagian Litbang Bappeda dalam bentuk Peraturan Bupati.
    b. Dibutuhkan adanya Standar, Operasi, dan Prosedur (SOP) pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dilingkungan Pemda Kabupaten Bandung.
    c. Kerjasama bidang Kelitbangan antara PT dengan Pemda Kabupaten Bandung disarankan menggunakan landasan hukum kesepakatan yang dibuat, disamping mekanisme penggunaan Perusahaan Jasa Konsultasi.
    d. Sebagai langkah awal pembentukan SIDa, masing-masing SKPD dilingkungan Kabupaten Bandung disarankan dapat membuat road map terkait sasaran-sasaran strategis dalam jangka menengah dan jangka panjang.
    e. Pemutahiran data dan informasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung masih terbatas, sehingga disarankan dapat ditingkatkan kecepatan proses pemutahirannya (up date).
6. Memperhatikan pentingnya memperkuat fungsi kelitbangan daerah di Kabupaten Bandung, maka disarankan untuk menyiapkan kerangka regulasi daerah terkait fungsi kelitbangan.

 

<<<<<<< Kembali / Back Menu 

 


PUSTAKA KELITBANGAN

Inventarisasi Penelitian dan Kerjasama Perguruan Tinggi

 

Inventarisasi Hasil Penelitian

NO SKPD LEMBAGA PENGKAJI (PT/ Non PT) JUDUL BUKU TAHUN BIDANG JENIS LAPORAN LOKASI Tahun Inventarisasi
1 Dinas          Pendidikan           dan
Kebudayaan Kabupaten Bandung
  Pengadaan Jasa Konsultan Kajian Gedung
Science Center
2015 Sosial Lap. Surat Kab. Bandung 2015
2 Sekretariat Daerah Politeknik Negeri Bandung Kajian/ Analisa  Kebutuhan  Barang Milik
Daerah
2015 Sosial Lap. Surat Kab. Bandung 2015
3 Badan    Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) Universitas Nurtanio Pengkajian PSPM-MPD 2015 Sosial Lap. Surat Kab. Bandung 2015
4 Badan    Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) Universitas Nurtanio Kajian Penunjang Bantuan Dana Desa 2015 Sosial Lap. Surat Kab. Bandung 2015
5 Badan    Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) UNPAD Kajian Raperda Musyawarah Desa 2015 Sosial Lap. Surat Kab. Bandung 2015
6 Badan    Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) UNPAD Penyusunan Lembaga Kemasyarakatan 2015 Sosial Lap. Surat Kab. Bandung 2015
7 Dinas Peternakan  dan Perikanan Kabupaten  Bandung (DISNAKAN)   Naskah    Akademis    Penyusunan    Revisi
Perda RPH dan RPHU
2015 Ekonomi Lap. Surat Kab. Bandung 2015
8 Dinas Peternakan  dan Perikanan Kabupaten  Bandung (DISNAKAN)   Naskah    Akademis    Penyusunan    Perda
Pasar Hewan
2015 Ekonomi Lap. Surat Kab. Bandung 2015
9 Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi (SDAPE)   Kajian Lingkungan Polder Rancaekek 2015 Fisik Lap. Surat Kab. Bandung 2015
10 Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi (SDAPE)   Pemetaan       dan       Analisis       Geologi
Lingkungan Kecamatan Nagreg
2015 Fisik Lap. Surat Kab. Bandung 2015
11 Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi (SDAPE)   Pengukuran    Penurunan    Muka    Tanah
(Land Subsedence) Kabupaten Bandung
2015 Fisik Lap. Surat Kab. Bandung 2015
12 Sekretariat DPRD Perguruan Tinggi Naskah Akademis Raperda tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (PT) 2015 Ekonomi Lap. Surat Kab. Bandung 2015
13 Sekretariat DPRD Perguruan Tinggi Naskah  Akademis  Raperda  tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin (PT) 2015 Sosial Lap. Surat Kab. Bandung 2015
14 Sekretariat DPRD Non Perguruan Tinggi Naskah Akademis Raperda tentang Pemanfaatan  Air Hujan  dan Lubang Biopori (Non PT) 2015 Fisik Lap. Surat Kab. Bandung 2015
15 Sekretariat DPRD Non Perguruan Tinggi Naskah     Akademis     Raperda     tentang
Pemberdayaan Peternak (Non PT)
2015 Ekonomi Lap. Surat Kab. Bandung 2015
16 Bagian      Pembangunan      Setda
Kabupaten Bandung
  Kajian    Kemandirian    ULP   dan   LPSE Kabupaten Bandung 2015 Sosial Lap. Surat Kab. Bandung 2015
17   UPI Jurnal Abmas thn 14 ,no.14,Oktober 2014 2015 Sosial Jurnal Kab.bandung 2015
18   ITB Evaluasi dan Penyempurnaan Rencana Induk Pengembangan Keparawisataan Daerah (RIPPARDA) Kab.Bandung 2015 Sosial Jurnal Kab.Bandung 2015
19 Balai Arkeologi   Arkeologi Strategi Adaptasi ,Permukiman dan Pendapatan 2015 Sosial Kajian Kab.Bandung 2015
20 Balai Arkeologi   Perkembangan  Permukiman  di  Lampung dalam Perspesektif arkeologi 2015 Sosial Kajian Kab.Bandung 2015
21 Balai Arkeologi   Widyadwara   Kajian   Arkeologi   Pangan dan Papan Wirasan Leluhur 2015 Sosial Kajian Kab.Bandung 2015
22 Balai Arkeologi   Arkeologi       Pola       Pemukiman       dan
Lingkungan hidup
2015 Sosial Kajian Kab.Bandung 2015
23 Balai Arkeologi   Dinamika   Permukiman    dalam   Budaya
Indonesia
2015 Sosial Kajian Kab.Bandung 2015
24 Balai Arkeologi   Widyamala Arkeologi dan masyarakat 2015 Sosial Kajian Kab.Bandung 2015
25 Balai Arkeologi   Seleksi Masa Lalu 2015 Sosial Kajian Kab.Bandung 2015
26 Balai Arkeologi   Purbawidya  Jurnal  Hasil  Penelitian  dan
Pengembangan   Arkeologi   vol.3   ,No   1
,Juni 2014
2015 Sosial Jurnal Kab.Bandung 2015
27 Balai Arkeologi - Purbawidya  Jurnal  Hasil  Penelitian  dan
Pengembangan   Arkeologi   vol.3   ,No   2
,November 2014
2015 Sosial Jurnal Kab.Bandung 2015
28 Balai Arkeologi - Prosiding  Seminar  Nasional  Dalam Rangka 100 Tahun Purbakala Potensi Arkeologi dan Pemanfaatannya untuk masyarakat Luas 2015 Sosial Kajian Kab.Bandung 2015
29 Balai Arkeologi - Purbawidya Jurnal Hasil Penelitian dan Pengembangan Arkeologi vol.2 No .2, November 2013 2015 Sosial Jurnal Kab.Bandung 2015
30 Balai Arkeologi - Purbawidya Jurnal Hasil Penelitian dan Pengembangan   Arkeologi   vol.2   No  .1, Juni 2013 2015 Sosial

UNTUK LEBIH LENGKAPNYA KLIK LINK BERIKUT/FOLLOW LINK FOR COMPACT DATA : DATA INVENTARISASI PENELITIAN DAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

<<<<<<< Kembali / Back Menu 

Fuji Setiawati
04-10-2018
Perkenalkan saya fuji mahasiswi Poltekkes Kemenkes Bandung jurusan Gizi. Saya ingin melakukan penelitian yang berjudul "GAMBARAN OBESITAS SENTRAL PADA PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG", bagaimana alur perizinannya?
Sekretariat
15-10-2018
Yth. Sdri. Fuji Setiawati. Jl.cilisung no 18 B RT.06 RW.05 Desa Sukamenak Kec. Margahayu. Untuk proses ijin penelitian tentang "GAMBARAN OBESITAS SENTRAL PADA PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG", diharapkan membuat surat permohonan ijin penelitian ke KesbangPol Kabupaten Bandung yang ditujukan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung yang menangani Kepegawaian secara keseluruhan. Terima kasih atas kunjungannya ke web bappeda.bandungkab.go.id
Vidia maulidia
03-10-2018
Assalamualaikum, saya mau menanyakan perihal peta administrasi kabupaten bandung kecamatan ciparay, untuk kebutuhan tugas akhir, bisa diakses dimana ya pak, apakah harus ke kantor atau bisa via email, terimakasih sebelumnya
Fisik
15-10-2018
Wa’alakumussalam Wr.Wb. Yth. Vidia Maulidia. Sesuai permohonan peta administrasi Kabupaten Bandung Kecamatan Ciparay yang saudari mohon, untuk itu dapat diakses di web bappeda.bandungkab.go.id pada direktory Bid. Renbang Fisik atau melalui Aplikasi SIMTARU: simtaru.bandungkab.go.id: 8800, bisa langsung ke Kantor Kecamtan yang bersangkutan. Terima kasih atas kunjungannya ke web bappeda.bandungkab.go.id
Jajang Rossy
26-09-2018
Bisakah Bappeda Kabupaten Bandung menampilkan informasi RTRW dalam bentuk yang lebih detail sehingga bisa diakses secara on line ?
Fisik
15-10-2018
Yth. Sdr. Jajang Rossy. Kp. Sukanegla RT.04 RW.07 Desa Sukamantri Kecamatan Pasehg Kabupaten Bandung. Sesuai dengan yang Saudara sampaikan tentang informasi RTRW dalam bentuk detail. Sehubungan hal tersebut, dapat diakses di web bappeda.bandungkab.go.id pada direktory Bid. Renbang Fisik atau melalui Aplikasi SIMTARU: simtaru.bandungkab.go.id: 8800, bisang langsung ke Kantor Kecamtan. Terima kasih atas kunjungannya ke web bappeda.bandungkab.go.id
Johanni Baptista Atinera Marwanta
26-05-2018
Selamat malam, saya Johanni dari Atmajaya Yogyakarta. Saya saat ini sedang berkuliah di program studi Arsitektur dan sedang menggarap skripsi. Saya ingin bertanya tentang KDB, KLB, TB, dan syarat - syarat bangunan yang harus dibangun di kabupaten bandung, saya sudah mengakses jdih dan rtrw di web ini tetapi masih tidak menemukan hal tersebut. apakah syarat - syarat tersebut tidak didapat secara online seperti di beberapa daerah? apakah saya sendiri yang harus datang ke bappeda untuk mendapatkan data terkai KDB, KLB, TB, SEMPADAN, dan syarat - syarat tersebut? sekian dan terima kasih.
Fisik
06-06-2018
Kepada Yth. Saudara Johanni Baptista Atinera Marwanta dari Atmajaya Yogyakarta. Untuk memenuhi permohonan yang Saudara sampaikan untuk studi Arsitektur dan sedang menggarap Skripsi terkait Data KBD, KLB, TB dan Sempadan, data yang dimohon terdapat di Dinas PUPR Kabupaten Bandung Bidang Bangunan. Demikian yang dapat disampaikan, terima kasih atas kunjungannya ke web bappeda.bandungkab.go.id
Tatang Tahajudin
23-05-2018
Assalamu'alaikum. Apakah benar di Rancaekek akan dibangun kolam retensi sbagai salah satu langkah utk penanggulangan banjir yg sering melanda daerah tsb ?
Fisik
06-06-2018
Kepada Yth. Saudara Tatang Tajudin di Tempat. Waalaikumussalam. Untuk penanggulangan banjir di Kecamatan Rancaekek telah disusun Rencana, antara lain: Pembangunan Kolam Retensi. Tahap pembangunan saat ini baru Studi kelayakan yang dilaknakan oleh BBWS Citarum. Lokasi dalam tahap Identifikasi. Demikian yang dapat disampaikan terima kasih atas kunjungannya ke web bappeda.bandungkab.go.id
angling
05-04-2018
untuk melihat simtaru masuk melalui website bappeda.bandungkab.go.id , nanti harus memasukan alamat email dan nomor hp , kemudian akan dikirim kode melalui email . ini masukin email dan nomor hp nya kemana ya?
Fisik
09-04-2018
Yth. Saudara Angling di Tempat. Untuk masuk ke Aplikasi Simtaru harus masuk dulu ke aplikasinya, aplikasi bisa masuk, dari web bappeda atau langsung ke simtaru.bandungkab.go.id, tapi saat ini sistem sedang dalam tahap maintenance oleh Diskominfo. Jadi mohon maaf belum bisa diakses untuk sementara waktu. Terima kasih.
priyanto
02-04-2018
Assalamualaikum wrwb Pak mau tanya,kalau mengajukan pola ruang RTRW lahan basah diubah ke lahan permukiman perkotaan bisa gak ,kalau bisa bagaimana syarat dan aturannya..,wasallam
Admin
05-04-2018
Waalaikumssalam. Kepada Yth. Saudara Priyanto di tempat. Sesuai dengan permohonan yang Saudara sampaikan terkait mengajukan pola ruang RTRW lahan basah diubah ke lahan permukiman perkotaan, bagaimana sayarat dan aturannya. Kalau lahan basah diubah menjadi lahan kering supaya bisa dibangun, tidak bisa, harus melalui mekanisme dan kajian sesusai aturan. Terima kasih.
angling
31-03-2018
bagaimana cara lihat sistem tata ruang? apakah lahan basah boleh diubah jadi lahan kering untuk membangun ?
Fisik
04-04-2018
Yth. Saudara Angling di tempat. Sesuai dengan permohonan yang Saudara sampaikan bagaimana cara melihat sistem tata ruang, dapat melihat SIMTARU, masuk melalui Website bappeda.bandungkab.go.id, nanti harus memasukan alamat email dan nomor hp, kemudian akan dikirim kode melalui email untuk bisa mengakses informasi. terima kasih
Mohammad fitra pemadi
16-03-2018
Assalamualaikum Mau tanya, perihal jalan lingkar pariwisarta yang akan dibuat apakah sudah ada setpalnya ? Boleh di shere ke publik ?
Fisik
20-03-2018
Yth. Bapak Mohammad Fitra Pemadi di tempat, sesuai dengan permohonan yang Bapak sampaikan, perihal jalan lingkar pariwisata yang akan dibuat apakah ada satpalnya. Untuk mendukung jalan pariwisata di Kabupaten Bandung telah diterapkan strategis antara lain: 1. Peningkatan status jalan menuju wisata menjadi jalan strategis nasional antara lain jalur Soreang-Ciwidey 2. Untuk jalan lingkar wisata telah diakomodir oleh jalan Lingkar Selatan Kabupaten Bandung yaitu Jalan Kutawaringin-Katapang-Baleendah-Majalaya.
wahyu
27-01-2018
Assalamualaikum wrwb Pak mau tanya,kapan jalan sindang sari ke arah Bsi & Lapas di perbaiki,terus lampu penerangan jalan di jln tersebut sudah terpasang,tapi kenapa g di nyalain..hatur nuhun
Fisik
13-02-2018
Yth. Bapak Wahyu di tempat. Waalaikumussalam Wr.Wb, sesuai dengan permohonan yang Bapak sampaikan perkenaan dengan lampu penerangan jalan Sindangsari ke Arah Bumi Sari Indah dan Lapas, sudah terpasang tetapi belum nyala. Insya Alloh akan kami sampaikan ke Dinas PUPR Kabupaten Bandung yang menangani penerangan jalan, semoga tidak lami lagi penerangan jalan akan dinyalakan. Terima kasih atas kunjungannya ke Website BAPPEDA Kabupaten Bandung.

 Statistik Pengunjung


14
HARI INI
14
MINGGU INI
1.664
BULAN INI
3.440
TAHUN INI
Detail Pengunjung Hari ini