Sekretariat


Kewenangan

Pembentukan  Organisasi Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten  Bandung ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan  ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor  6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

 

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok  BAPPEDA Kabupaten Bandung adalah memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BAPPEDA Kabupaten Bandung mempunyai Fungsi sebagai berikut :

  1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
  2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan.
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.
  4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, tugas pokok pada BAPPEDA Kabupaten Bandung diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

  1. Kepala Badan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik.

  1. Sekretariat

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

  1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
  2. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu.
  3. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan rencana strategis Badan.
  4. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi Badan.
  5. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan.
  6. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.
  7. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
  8. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan.
  9. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas badan.
  10. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan.
  11. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas badan.
  12. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
  13. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
  14. Pelaksanan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
  15. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

Sekretariat, membawahkan:

  1. Sub Bagian Penyusunan Program;

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana  dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan  rencana dan program kerja Badan.
  2. Penyusunan rencana  operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan.
  3. Pelaksanaan Penyusunan  rencana strategis Badan.
  4. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas.
  5. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pemerintah daerah (RKPD) Badan.
  6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
  7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
  8. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain lingkungan Badan.
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi  dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. Untuk  menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai  fungsi:

  1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian.
  2. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat,  naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.
  3. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.
  4. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada unit kerja di lingkungan Badan.
  5. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrrasi perjalanan dinas.
  6. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas.
  7. Pelaksanaan pelayanan hubungan masyarakat.
  8. Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor.
  9. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor,gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya.
  10. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana prasarana perlengkapan Kantor.
  11. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan Kantor.
  12. Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Badan.
  13. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan.
  14. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharan data serta dokumentasi kepegawaian.
  15. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai.
  16. Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai.
  17. Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas.
  18. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai.
  19. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai.
  20. Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah/janji pegawai.
  21. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
  22. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tuigas dan fungsinya.
  23. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian  dengan unit kerja  lain  di lingkungan Badan.
  1. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan. Untuk  menyelenggarakan  tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Keuangan  mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Badan.
  2. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan.
  3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja.
  4. Pelaksanaan  penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai negeri sipil.
  5. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan.
  6. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan.
  7. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akutansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan.
  8. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengeloaan anggaran pendapatan dan belanja.
  9. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan.
  10. Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung  pelaksaan tugas pengelolan keuangan.
  11. Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan.
  12. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
  13. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
  14. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.
Johanni Baptista Atinera Marwanta
26-05-2018
Selamat malam, saya Johanni dari Atmajaya Yogyakarta. Saya saat ini sedang berkuliah di program studi Arsitektur dan sedang menggarap skripsi. Saya ingin bertanya tentang KDB, KLB, TB, dan syarat - syarat bangunan yang harus dibangun di kabupaten bandung, saya sudah mengakses jdih dan rtrw di web ini tetapi masih tidak menemukan hal tersebut. apakah syarat - syarat tersebut tidak didapat secara online seperti di beberapa daerah? apakah saya sendiri yang harus datang ke bappeda untuk mendapatkan data terkai KDB, KLB, TB, SEMPADAN, dan syarat - syarat tersebut? sekian dan terima kasih.
Fisik
06-06-2018
Kepada Yth. Saudara Johanni Baptista Atinera Marwanta dari Atmajaya Yogyakarta. Untuk memenuhi permohonan yang Saudara sampaikan untuk studi Arsitektur dan sedang menggarap Skripsi terkait Data KBD, KLB, TB dan Sempadan, data yang dimohon terdapat di Dinas PUPR Kabupaten Bandung Bidang Bangunan. Demikian yang dapat disampaikan, terima kasih atas kunjungannya ke web bappeda.bandungkab.go.id
Tatang Tahajudin
23-05-2018
Assalamu'alaikum. Apakah benar di Rancaekek akan dibangun kolam retensi sbagai salah satu langkah utk penanggulangan banjir yg sering melanda daerah tsb ?
Fisik
06-06-2018
Kepada Yth. Saudara Tatang Tajudin di Tempat. Waalaikumussalam. Untuk penanggulangan banjir di Kecamatan Rancaekek telah disusun Rencana, antara lain: Pembangunan Kolam Retensi. Tahap pembangunan saat ini baru Studi kelayakan yang dilaknakan oleh BBWS Citarum. Lokasi dalam tahap Identifikasi. Demikian yang dapat disampaikan terima kasih atas kunjungannya ke web bappeda.bandungkab.go.id
angling
05-04-2018
untuk melihat simtaru masuk melalui website bappeda.bandungkab.go.id , nanti harus memasukan alamat email dan nomor hp , kemudian akan dikirim kode melalui email . ini masukin email dan nomor hp nya kemana ya?
Fisik
09-04-2018
Yth. Saudara Angling di Tempat. Untuk masuk ke Aplikasi Simtaru harus masuk dulu ke aplikasinya, aplikasi bisa masuk, dari web bappeda atau langsung ke simtaru.bandungkab.go.id, tapi saat ini sistem sedang dalam tahap maintenance oleh Diskominfo. Jadi mohon maaf belum bisa diakses untuk sementara waktu. Terima kasih.
priyanto
02-04-2018
Assalamualaikum wrwb Pak mau tanya,kalau mengajukan pola ruang RTRW lahan basah diubah ke lahan permukiman perkotaan bisa gak ,kalau bisa bagaimana syarat dan aturannya..,wasallam
Admin
05-04-2018
Waalaikumssalam. Kepada Yth. Saudara Priyanto di tempat. Sesuai dengan permohonan yang Saudara sampaikan terkait mengajukan pola ruang RTRW lahan basah diubah ke lahan permukiman perkotaan, bagaimana sayarat dan aturannya. Kalau lahan basah diubah menjadi lahan kering supaya bisa dibangun, tidak bisa, harus melalui mekanisme dan kajian sesusai aturan. Terima kasih.
angling
31-03-2018
bagaimana cara lihat sistem tata ruang? apakah lahan basah boleh diubah jadi lahan kering untuk membangun ?
Fisik
04-04-2018
Yth. Saudara Angling di tempat. Sesuai dengan permohonan yang Saudara sampaikan bagaimana cara melihat sistem tata ruang, dapat melihat SIMTARU, masuk melalui Website bappeda.bandungkab.go.id, nanti harus memasukan alamat email dan nomor hp, kemudian akan dikirim kode melalui email untuk bisa mengakses informasi. terima kasih
Mohammad fitra pemadi
16-03-2018
Assalamualaikum Mau tanya, perihal jalan lingkar pariwisarta yang akan dibuat apakah sudah ada setpalnya ? Boleh di shere ke publik ?
Fisik
20-03-2018
Yth. Bapak Mohammad Fitra Pemadi di tempat, sesuai dengan permohonan yang Bapak sampaikan, perihal jalan lingkar pariwisata yang akan dibuat apakah ada satpalnya. Untuk mendukung jalan pariwisata di Kabupaten Bandung telah diterapkan strategis antara lain: 1. Peningkatan status jalan menuju wisata menjadi jalan strategis nasional antara lain jalur Soreang-Ciwidey 2. Untuk jalan lingkar wisata telah diakomodir oleh jalan Lingkar Selatan Kabupaten Bandung yaitu Jalan Kutawaringin-Katapang-Baleendah-Majalaya.
wahyu
27-01-2018
Assalamualaikum wrwb Pak mau tanya,kapan jalan sindang sari ke arah Bsi & Lapas di perbaiki,terus lampu penerangan jalan di jln tersebut sudah terpasang,tapi kenapa g di nyalain..hatur nuhun
Fisik
13-02-2018
Yth. Bapak Wahyu di tempat. Waalaikumussalam Wr.Wb, sesuai dengan permohonan yang Bapak sampaikan perkenaan dengan lampu penerangan jalan Sindangsari ke Arah Bumi Sari Indah dan Lapas, sudah terpasang tetapi belum nyala. Insya Alloh akan kami sampaikan ke Dinas PUPR Kabupaten Bandung yang menangani penerangan jalan, semoga tidak lami lagi penerangan jalan akan dinyalakan. Terima kasih atas kunjungannya ke Website BAPPEDA Kabupaten Bandung.
Dea Rasatiyana
25-11-2017
Assalamualaikum wr.wb. Nama saya Dea Rasatiyana dari jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UNSOED mau bertanya apakah Bappeda Bandung menerima program magang untuk periode Januari-Februari 2018? Terimakasih.
Sekretariat
27-11-2017
Yth. Sdri Dea Rasatiyana di Tempat, sesuai dengan permohonan yang Saudari sampaikan, untuk tindak lanjut diharapkan menyampaikan Surat Permohonan secara resmi dari Perguruan Tinggi yang ditujukan kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Bandung, sesuai jadwal. terima kasih.
Nina Rosana
25-10-2017
Saya tertarik membaca SUSEDA Kab Bandung tahun 2010 yang saya peroleh lewat internet. Dalam file tersebut, pada daftar tabel VII tentang Pendapatan perkapita rumah tangga . Tetapi di dalamnya saya tidak menemukan tabel yang dimaksud. Bagaimana saya dapat memperoleh data tersebut ? Trimakasih atas jawabannya.
Statev
03-11-2017
Yth. Nina Rosana, di Tempat. Sesuai dengan permohonan yang disampaikan tentang SUSEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010. Data yang dimohon dapat diperoleh untuk menghubungi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BAPPEDA Kabupaten Bandung. terima kasih.
Desintha
16-09-2017
Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Desintha mahasiswi STIE Ekuitas Bandung yang sedang menyusun skripsi dengan judul "pengaruh penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah". Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana prosedur untuk mengajukan penelitian pada pemda kabupaten bandung? Surat ditujukan untuk pemda kab.bandung atau langsung ke DPPK? Terimakasih
Admin
18-09-2017
Yth. Saudari Desintha mahasiswi STIE Ekuitas Bandung, prosedur untuk mengajukan penelitian menyusun skriksi judul "pengaruh penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah". Membuat Surat permohonan penelitian dari Perguruan Tinggi bersangkutan ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung, rekomendasi ke Perangkat Daerah yang dituju. Terima Kasih.