Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2020
31 January 2019 RAPAT PD 2019

Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2020


Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2020, dilaksanakan pada Kamis, tanggal 31 Januari 2019, pukul 09.30 WIB, bertempat di Ruang Rapat Lt. I BAPPEDA Kabbupaten Bandung. Adapun pelaksanaan konsultasi publik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 179 bahwa rancangan awal RKPD Tahun 2020 dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

                Adapun peserta rapat terdiri dari unsur: ( 1). Para Kepala PD Kabupaten Bandung, 2). Pejabat PD Lingkup Kabupaten Bandung, 3). Pemangku Kepentingan (Akademisi, Profesi, Tokoh Masyarakat, Pengusaha, dll)

Kegiatan Sidang/Rapat :

A.   Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan forum konsultasi publik dimaksudkan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap program pembangunan daerah pada tahun yang direncanakan.

B.   Pembahasan

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 dimoderatori oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten Bandung dan diisi dengan pembahasan melalui paparan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2020 dan sesi diskusi di akhir pembahasan. Paparan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 disampaikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Bandung mengenai:

  1. Dasar hukum penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
  2. Tahapan perencanaan penyusunan RKPD Tahun 2020 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
  3. Sinkronisasi kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung
  4. Penjelasan visi Kabupaten Bandung tahun 2016-2021
  5. Tema pembangunan tahun 2020
  6. Cascading akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan misi Kabupaten Bandung tahun 2016-2021
  7. Capaian indikator kinerja utama Kabupaten Bandung tahun 2018
  8. Evaluasi Sabilulungan RAKSA Desa Bandung 1000 Kampung yang terdiri atas Kampung Gamis Soreang, Kampung Jeans Kutawaringin, Kampung Lauk Ibun, Kampung Kopi Pangalengan, Kampung Hijab Cicalengka, Kampung Pandai Besi Pasirjambu, Kampung Koi Rancabali, dan Kampung Agrowisata Pangalengan
  9. Evaluasi tematik pembangunan yang terdiri atas evaluasi Bandung Sehat, penanggulangan kemiskinan/TKPKD, tematik pariwisata, dan pengendalian banjir
  10. Rekomendasi/usulan untuk tahun 2020 yang terdiri atas rekomendasi regulasi terhadap perencanaan tahun 2020
  11. Proporsi urusan dalam anggaran belanja Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
  12. Prioritas pembangunan Rancangan Awal RKPD 2020 berdasarkan bidang fisik, ekonomi, dan sosial
  13. Lokasi pengembangan 1000 Kampung tahun 2020
  14. Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

 

C.    Sesi Diskusi Konsultasi Publik

  1. Dari Forum Ulama Organisasi Muhamadiyah

Ada satu hal yang perlu menjadi perhatian bersama terutama Pemerintah Kabupaten Bandung dimana fakir miskin dan anak terlantar harus dipelihara oleh negara. Fenomena yang ditemukan yaitu kaitannya dengan Waria dan LGBT. Apakah golongan Waria dan LGBT merupakan orang yang sehat? Apabila sehat tidak ada penyimpangan, tetapi apabila sakit siapa yang mengurus? Perlu dirumuskan bersama karena negara harus melayani semua golongan dan kalau dibiarkan akan terus menyebar. Ini harus dijadikan salah satu perencanaan inklusif daerah yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Yang kedua, apakah perlu diberikan rumah tersendiri? Golongan Waria dan LGBT bukan orang asing melainkan orang yang harus dirangkul. Terkait program Sejuta Muzaki, istilah muzaki digunakan untuk orang yang sudah bisa berzakat. Apakah perlu diganti menjadi Seribu Mushodiq (orang yang bersedekah)? Karena untuk muzaki ada ketentuan tersendiri terkait besaran dan waktu.

 

Tanggapan: Dari Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bandung

Sesuai Permensos tugas pokok dan fungsi hanya mencakup 4 hal, dan Waria termasuk ke dalam tuna sosial. Sehingga untuk sampai saat ini sudah ada bimbingan yang diberikan kepada tuna sosial termasuk Waria. Sementara untuk LGBT tidak termasuk ke dalam tusi dinas sehingga belum menjadi kewenangan dinas sosial. Dinas sosial juga memiliki program SLRT sebagai sarana lapor terkait kesejahteraan sosial masyarakat.

 

  1. Dari KAPAS

Terkait dengan kegiatan Situ Cimeuhmal di Kecamatan Banjaran dan aliran Sungai Citarugtug. Yang pertama terkait perencanaan pihak Perhutani dengan tahapan percobaan wanawisata di Situ Cimeuhmal. Untuk memacu ke arah wanawisata, terdapat beberapa yang harus diperhatikan, antara lain masalah jalan akses. Di sumber-sumber atau di area inti sumber mata air yang mengalir ke Situ Cimeuhma, ada pembukaan lahan tidak sesuai arahan konservasi. Maka dari itu kami meminta arahan dan andil dari DLH. Terkait aliran Sungai Citarugtug sedari lama sudah mengajukan normalisasi, dan beberapa waktu lalu sudah diadakan pembersihan tetapi sedimennya berkumpul sehingga jadi dangkal. Ada pula jembatan ambles yang menghubungkan Desa Tarajusari dan Desa Lebakwangi. Masalah perencanaan SPAM IKK air baku Situ Cimeuhmal, sudah ada Disperkimtan (dulu Dispertasih) turun ke lapangan. KAPAS dipertanyakan terus oleh masyarakat karena sampai saat ini belum ada keberlanjutannya dari Disperkimtan.

 

Tanggapan:

  • Sekretaris DPUTR Kabupaten Bandung

Untuk sungai ordo 3 masih merupakan kewenangan provinsi tetapi karena jembatan yang ambruk tersebut menjadi kebutuhan masyarakat semoga secepatnya kami bisa tindak lanjuti. Untuk jalan akses, karena termasuk jalan desa sehingga tidak menjadi kewenangan kabupaten.

  • Disperkimtan Kabupaten Bandung

Situ Cimeuhmal bisa menyuplai satu kecamatan, tidak hanya satu desa sehingga perlu dibuat pengelolaan yang baik. PDAM tidak mau mengelola karena lingkup PDAM adalah regional bukan kecamatan saja. Untuk koordinasi bisa langsung kepada bidangnya yang dulu mengurusi SPAM IKK.

 

  1. Dari Prosidatani

Pembangunan-pembangunan yang dijelaskan dalam paparan tidak secara langsung mempengaruhi perekonomian, justru bersifat kontra produktif. Pembangunan harus ditanggapi dengan baik dan didukung oleh sarana prasarana yang baik dan menguntungkan bagi masyarakat. Contohnya pasar ikan yang berpengaruh langsung kepada petani ikan, apakah akan terwujud apabila tidak diberikan arahan langsung oleh pemerintah? Kemudian dampak gerbang tol apakah memberikan dampak bagi kunjungan wisata dan lainnya? Yang kedua, dalam memainkan capaian indikator kinerja PD. Dalam menentukan capaian indikator harus dinilai di hulu sampai hilir, tidak hanya bermain di output tapi juga sampai menghasilkan manfaat. Yang ketiga, RKPD harus mencantumkan indikator dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif. Dokumen harus bersifat operasional, mudah dibaca, dipahami, dan dievaluasi. Dokumen RKPD yang ada masih pasrah, perlu ditetapkan target yang optimis sehingga pembangunan pun terpacu tidak hanya pasrah. Yang keempat tentang perlindungan air baku. Untuk kebutuhan sumber air semakin lama semakin sulit. Perlu disampaikan berapa liter/detik yang bisa diamankan oleh pemerintah yang dapat dipergunakan 20 tahun ke depan terkait adanya pertumbuhan penduduk.

 

Tanggapan:

  • Kepala Dispangkan Kabupaten Bandung

Konsumsi ikan di Kabupaten Bandung masih rendah dan masuk zona merah di peta dan masih rendah pula pola konsumsi pangannya. Penyebab belum optimalnya pola konsumsi pangan adalah masih kurangnya konsumsi protein, salah satunya dari ikan. Konsumsi ikan 80% dipasok oleh Pasar Caringin sehingga dibangun pasar ikan yang lebih dekat dan mudah dijangkau. Untuk pembangunan pasar ikan sudah dilakukan studi, dan terkait banjir, sudah ada sarana pengolahan limbah untuk me-recycle air agar bisa digunakan kembali.

  • Disperkimtan Kabupaten Bandung

Setuju memang perlu adanya regulasi terkait pengamanan air baku karena saat kekeringan pemenuhan air bersih dibawah SPM.

 

  1. Dari HKTI

Untuk pembangunan Gerbang Tol Soroja telah mengambil lebih dari 100 hektar lahan sawah yang artinya sudah mengambil HOK petani. Nyaris tidak terdengar mengenai optimasi lahan kering. Lahan sawah 36.000 hektar, dalam hitungan tahun bisa jadi dibawah 30 ribu hektar. Laju pertumbuhan produksi masih surplus. Tidak ada upaya pengembangan varitas padi lahan kering padahal potensi lahan keringnya lebih dari 100.000 hektar. Perubahan lahan sawah akan mengancam ketahanan pangan. Yang kedua, mulai mengalami pergeseran ke komoditas organik. Sekarang ini petani enggan menerapkan SRI karena pemerintah tidak memfasilitasi pasar sehingga masuk ke pasar tradisional dan diberi harga yang sama dengan jenis biasa. Perbedaan harga yang besar antara petani dan bandar, dimana petani yang perlu bekerja lebih keras dengan risiko lebih tinggi (misal dalam 4 bulan penanaman) tidak mendapatkan imbalan lebih.

 

Tanggapan: Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Bandung

Sudah muncul Perda tentang perlidungan LP2B, tinggal didata lahan-lahan mana saja yang bisa diamankan. Sudah ada 4.400 lahan kering yang sudah ditanami padi lahan kering, semoga masih bisa dioptimalkan. Hanya beberapa tempat yang sudah dijadikan pasar organik, tetapi sudah cukup berdaya saing. Ke depannya akan dikembangkan lagi agar bisa mendukung petani organik. Akan dilakukan upaya untuk menekan produksi bandar. Untuk lembaga keuangan agro masih belum bisa dikembangkan dan masih menjadi wewenang lembaga keuangan lain.

 

  1. Dari FPTKHS

Tenaga honor sudah tidak bisa ditahan untuk bergerak ke Kabupaten Bandung. Insentif yang seharusnya diterima sudah 4 tahun ke belakang tidak diterima. Untuk mengadakan kegiatan organisasi pun seringkali menggunakan dana pribadi. Ada dana BOS Kabupaten yang diberikan berdasarkan jumlah murid, tapi untuk guru honor yang muridnya sedikit bagaimana nasibnya? BOS Kabupaten yang diterima hanya 50 ribu. Adanya dana BOS pusat pun dibagikan 3 bulan sekali itupun kurang lebih 400 ribu. Kalau bisa BOS Kabupaten hanya ditujukan untuk guru honor dan tenaga kependidikan. Honor untuk guru honorer seharusnya langsung masuk ke rekening pribadi guru honor, tidak melalui rekening lain.

 

Tanggapan:  Disdik Kabupaten Bandung

Forum FPTKHS mendapat operasional 25 juta. Berkenaan dengan tidak adanya bantuan untuk forum guru honor, karena tidak memenuhi persyaratan mendapatkan dana hibah. 15% anggaran APBN untuk guru honor, tetapi apabila guru honornya banyak jadi pembagiannya menjadi kecil. Rencana untuk guru honor aka nada perubahan, akan diajukan APBD untuk guru honor.

 

  1. Dari LSM Elingan

Yang pertama terkait SK MenLHK No 25 tentang penurunan status cagar alam menjadi wisata alam di wilayah Kamojang, kami menolak diturunkannya sk tersebut. Ada persoalan alih fungsi lahan yang mempengaruhi hilir, misalnya banjir. Dampak dari wisata alam Kamojang akan sangat besar ke kawasan hilir. Yang kedua, sudah sampai mana keberhasilan Citarum Harum? Egosektoral masih sangat lekat di program Citarum Harum karena melibatkan berbagai unsur, sehingga pemerintah Kabupaten Bandung perlu menanggapi kebijakan nasional dan provinsi terkait Citarum Harum baik yang positif maupun negatif. Kolam retensi di Cieunteung tidak secara efektif mengurangi banjir, perlu dibangun polder baru di Andir karena ada sodetan disana. Di Majalaya juga mohon dibangun resapan untuk mengurangi banjir. Yang ketiga, sangat menarik perencanaan yang inklusif (menghormati, melindungi, memenuhi) dan tidak memarjinalkan pihak lain. Minta ketegasan pemerintah terkait program yang dilaksanakan (baik kebijakan maupun pengelolaan di lapangan).

 

Tanggapan: Kasubbag Program DLH Kabupaten Bandung

Program dari LH sendiri belum ada yang khusus terkait cagar alam, fokus programnya masih di konservasi misalnya tanam pohon.

 

  1. Dari KTNA

Yang dikhawatirkan, kita bisa membangun tapi tidak bisa memelihara, contohnya DAS Ciherang warisan Belanda yang pengelolaannya masih konflik wewenang. Yang ingin ditekankan adalah terkait pemeliharaan. Karena yang dikhawatirkan sawah irigasi berubah menjadi sawah tadah hujan dan mengurangi produksi tanaman pangan. Banyaknya pengunjung/wisatawan di kawasan perkotaan, tetapi meninjau kawasan desa, bagaimana upaya peningkatan perekonomian perdesaan dan dana desa? Karena potensi ekonomi adanya di desa. Terkait sampah, dianjurkan adanya tong hijau, kuning, merah untuk memisahkan sampah sesuai klasifikasinya. Tapi kelanjutannya disatukan lagi di truk sampah dan di TPA. Pengembangan pertanian organik masalahnya adalah di pupuk organik yang sulit didapat, dengan adanya sampah organik yang dipisahkan diharapkan masih bisa diupayakan.

 

Tanggapan: Kasubbag Program DLH Kabupaten Bandung

Di TPS sudah dilakukan 3R sehingga ada pemilahan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke TPA. Pengelolaan sampah sudah dilakukan berbasis masyarakat sehingga pengelolaan sampah dilakukan di lingkup terkecil masyarakat. Ada program untuk pemilahan sampah organik, bisa dikelola dengan komposter atau biopori. Sistem transportasi yang dipilah agak sulit, sehingga diharapkan sampah organik diselesaikan di lingkungan dan yang diangkut adalah anorganik dan residunya.

 

  1. Dari UNINUS

Perubahan sangat pesat terutama melalui medsos, untuk Diskominfo diharapkan membuat medsos pemerintah. Karena hoax sangat powerful, apalagi kalau tidak ada respon. Jadi pemerintah dengan medsos diharapkan bisa menetralisir hoax yang menyebar. Selain itu bisa dijadikan sebagai media penyebaran informasi resmi, tidak hanya terkait pemerintahan saja tetapi bisa juga terkait informasi lainnya. Untuk industri kreatif memang sudah banyak, tetapi masih banyak pula industri yang bisa ditingkatkan lagi kreativitasnya. Harus ada penelaahan pasar untuk mengetahui permintaan dan kebutuhan pasar sebelum membuat produk. LGBT merupakan penyakit mental dan spiritual.

 

  1. Dari LPMD

Yang menjadi goal adalah kesejahteraan tercapai melalui perkonomian berbasis lingkungan. Perlu ada pula basis pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya kegiatan pembangunan di Kabupaten Bandung, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi penonton tetapi juga bisa ikut terlibat dan merasakan hasilnya. Yang kedua, berbicara lingkungan, pada umumnya berbicara hilirnya saja. Belum terdengar adanya penanganan di hulu, contohnya pembangunan perumahan di Cicalengka yang mengakibatkan banjir. Jangan sampai melewati batas lenting. Apabila penanganan dilakukan pula di hulu diharapkan bisa lebih efektif dan efisien, ditambah kalau masyarakatnya diberdayakan pula.

Tanggapan:

  1. Kasubbag Program DLH Kabupaten Bandung

Pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan berbasis lingkungan agar tidak merusak lingkungan

  1. Sekretaris DPMD Kabupaten Bandung

Ada dana desa, ADPD, dan RAKSA Desa yang diperuntukkan untuk lingkungan. Perbedaannya adalah adanya permasalahan kewenangan yang diturunkan langsung kepada desa. Sehingga regulasi dan pengaturan dana diatur sepenuhnya oleh desa. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung adalah harus adanya LPMD.

 

  1. Dari Forum Anak Daerah

Terkait pendidikan dan infrastruktur, di Misi 1 khususnya. Ada program Ngabaso yaitu berkumpul di satu titik berlokasi 100 meter dari sekolah yang tujuannya untuk mengembalikan budaya jaman dahulu. Di Kabupaten Bandung masih banyak sekolah yang letaknya di pinggir jalan dan lokasi berkumpulnya pun tidak layak anak dan tidak aman bagi anak. Anak-anak masih belum merasa aman di transportasi umum Kabupaten Bandung, baik dilihat dari fasilitasnya maupun dari supirnya. Transportasi ramah anak yang sudah ada pun belum tersebar merata. Perlu ada stiker ramah anak di transportasi umum sehingga ada dasar untuk menegur. Ada SD Legok Pego, PNS nya hanya kepala sekolahnya saja dan hanya memiliki 3 ruang kelas dengan jumlah murid maksimal 10 orang per kelas. Banyak anak yang dipaksa membantu orang tua di kebun. Mohon ditinjau kembali.

 

Tanggapan: Kabid Pemberdayaan Perempuan DP2KBP3A Kabupaten Bandung

Ngabaso baru launching seminggu lalu dan dinas belum dapat hasil dari launching tersebut. Jadi nanti ada titik kumpul di setiap sekolah, tetapi perlu diperhatikan bersama bagaimana caranya menyediakan jalur berjalan kaki yang aman untuk anak sekolah berjalan ke sekolah.

 

  1. Dari Lembaga Perempuan Sapa Institut

Terkait program perlindungan perempuan, selain anak, perempuan juga sangat berisiko di transportasi umum. Yang kedua terkait perlindungan kesejahteraan bagi pendamping yang berhubungan langsung dengan korban kekerasan perempuan, pemerintah juga bisa ikut terlibat karena pendamping kebanyakan perempuan. Kebanyakan korban kekerasan seksual kebanyakan masih bersekolah di tingkat TK sampai SMA, diharapkan adanya kebijakan untuk tidak dikeluarkan dari sekolah karena merupakan korban, dan sekolah harus mau menerima korban. Sekolah harus dapat memberikan ketegasan kepada pelaku kekerasan seksual. Diharapkan adanya fasilitas gratis untuk fisum khusus kekerasan seksual terutama untuk anak di RSUD. Terkait pelayanan SLRT, diharapkan adanya sarana untuk menampung pelaporan di tingkat desa dan kecamatan.

 

Tanggapan: Kabid Pemberdayaan Perempuan DP2KBP3A Kabupaten Bandung

Siapapun yang menjadi korban pelecehan seksual dapat melanjutkan sekolah dengan gratis tetapi untuk mengurangi trauma dapat dilakukan pemisahan sekolah. Untuk pelaku pelecehan yang juga masih anak secara tidak langsung menjadi korban juga dari ketidaktahuan, kurangnya pengawasan orang tua, dan penggunaan teknologi yang salah. 3 RSUD dan RS Al Ihsan sudah memberikan fasilitas gratis untuk fisum. Pendamping perlu bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak lain yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.

Acara diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara oleh sebagian Peserta Rapat.

 


Berita Lainnya

Fuji Setiawati
04-10-2018
Perkenalkan saya fuji mahasiswi Poltekkes Kemenkes Bandung jurusan Gizi. Saya ingin melakukan penelitian yang berjudul "GAMBARAN OBESITAS SENTRAL PADA PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG", bagaimana alur perizinannya?
Sekretariat
15-10-2018
Yth. Sdri. Fuji Setiawati. Jl.cilisung no 18 B RT.06 RW.05 Desa Sukamenak Kec. Margahayu. Untuk proses ijin penelitian tentang "GAMBARAN OBESITAS SENTRAL PADA PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG", diharapkan membuat surat permohonan ijin penelitian ke KesbangPol Kabupaten Bandung yang ditujukan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung yang menangani Kepegawaian secara keseluruhan. Terima kasih atas kunjungannya ke web bappeda.bandungkab.go.id
Vidia maulidia
03-10-2018
Assalamualaikum, saya mau menanyakan perihal peta administrasi kabupaten bandung kecamatan ciparay, untuk kebutuhan tugas akhir, bisa diakses dimana ya pak, apakah harus ke kantor atau bisa via email, terimakasih sebelumnya
Fisik
15-10-2018
Wa’alakumussalam Wr.Wb. Yth. Vidia Maulidia. Sesuai permohonan peta administrasi Kabupaten Bandung Kecamatan Ciparay yang saudari mohon, untuk itu dapat diakses di web bappeda.bandungkab.go.id pada direktory Bid. Renbang Fisik atau melalui Aplikasi SIMTARU: simtaru.bandungkab.go.id: 8800, bisa langsung ke Kantor Kecamtan yang bersangkutan. Terima kasih atas kunjungannya ke web bappeda.bandungkab.go.id
Jajang Rossy
26-09-2018
Bisakah Bappeda Kabupaten Bandung menampilkan informasi RTRW dalam bentuk yang lebih detail sehingga bisa diakses secara on line ?
Fisik
15-10-2018
Yth. Sdr. Jajang Rossy. Kp. Sukanegla RT.04 RW.07 Desa Sukamantri Kecamatan Pasehg Kabupaten Bandung. Sesuai dengan yang Saudara sampaikan tentang informasi RTRW dalam bentuk detail. Sehubungan hal tersebut, dapat diakses di web bappeda.bandungkab.go.id pada direktory Bid. Renbang Fisik atau melalui Aplikasi SIMTARU: simtaru.bandungkab.go.id: 8800, bisang langsung ke Kantor Kecamtan. Terima kasih atas kunjungannya ke web bappeda.bandungkab.go.id
Johanni Baptista Atinera Marwanta
26-05-2018
Selamat malam, saya Johanni dari Atmajaya Yogyakarta. Saya saat ini sedang berkuliah di program studi Arsitektur dan sedang menggarap skripsi. Saya ingin bertanya tentang KDB, KLB, TB, dan syarat - syarat bangunan yang harus dibangun di kabupaten bandung, saya sudah mengakses jdih dan rtrw di web ini tetapi masih tidak menemukan hal tersebut. apakah syarat - syarat tersebut tidak didapat secara online seperti di beberapa daerah? apakah saya sendiri yang harus datang ke bappeda untuk mendapatkan data terkai KDB, KLB, TB, SEMPADAN, dan syarat - syarat tersebut? sekian dan terima kasih.
Fisik
06-06-2018
Kepada Yth. Saudara Johanni Baptista Atinera Marwanta dari Atmajaya Yogyakarta. Untuk memenuhi permohonan yang Saudara sampaikan untuk studi Arsitektur dan sedang menggarap Skripsi terkait Data KBD, KLB, TB dan Sempadan, data yang dimohon terdapat di Dinas PUPR Kabupaten Bandung Bidang Bangunan. Demikian yang dapat disampaikan, terima kasih atas kunjungannya ke web bappeda.bandungkab.go.id
Tatang Tahajudin
23-05-2018
Assalamu'alaikum. Apakah benar di Rancaekek akan dibangun kolam retensi sbagai salah satu langkah utk penanggulangan banjir yg sering melanda daerah tsb ?
Fisik
06-06-2018
Kepada Yth. Saudara Tatang Tajudin di Tempat. Waalaikumussalam. Untuk penanggulangan banjir di Kecamatan Rancaekek telah disusun Rencana, antara lain: Pembangunan Kolam Retensi. Tahap pembangunan saat ini baru Studi kelayakan yang dilaknakan oleh BBWS Citarum. Lokasi dalam tahap Identifikasi. Demikian yang dapat disampaikan terima kasih atas kunjungannya ke web bappeda.bandungkab.go.id
angling
05-04-2018
untuk melihat simtaru masuk melalui website bappeda.bandungkab.go.id , nanti harus memasukan alamat email dan nomor hp , kemudian akan dikirim kode melalui email . ini masukin email dan nomor hp nya kemana ya?
Fisik
09-04-2018
Yth. Saudara Angling di Tempat. Untuk masuk ke Aplikasi Simtaru harus masuk dulu ke aplikasinya, aplikasi bisa masuk, dari web bappeda atau langsung ke simtaru.bandungkab.go.id, tapi saat ini sistem sedang dalam tahap maintenance oleh Diskominfo. Jadi mohon maaf belum bisa diakses untuk sementara waktu. Terima kasih.
priyanto
02-04-2018
Assalamualaikum wrwb Pak mau tanya,kalau mengajukan pola ruang RTRW lahan basah diubah ke lahan permukiman perkotaan bisa gak ,kalau bisa bagaimana syarat dan aturannya..,wasallam
Admin
05-04-2018
Waalaikumssalam. Kepada Yth. Saudara Priyanto di tempat. Sesuai dengan permohonan yang Saudara sampaikan terkait mengajukan pola ruang RTRW lahan basah diubah ke lahan permukiman perkotaan, bagaimana sayarat dan aturannya. Kalau lahan basah diubah menjadi lahan kering supaya bisa dibangun, tidak bisa, harus melalui mekanisme dan kajian sesusai aturan. Terima kasih.
angling
31-03-2018
bagaimana cara lihat sistem tata ruang? apakah lahan basah boleh diubah jadi lahan kering untuk membangun ?
Fisik
04-04-2018
Yth. Saudara Angling di tempat. Sesuai dengan permohonan yang Saudara sampaikan bagaimana cara melihat sistem tata ruang, dapat melihat SIMTARU, masuk melalui Website bappeda.bandungkab.go.id, nanti harus memasukan alamat email dan nomor hp, kemudian akan dikirim kode melalui email untuk bisa mengakses informasi. terima kasih
Mohammad fitra pemadi
16-03-2018
Assalamualaikum Mau tanya, perihal jalan lingkar pariwisarta yang akan dibuat apakah sudah ada setpalnya ? Boleh di shere ke publik ?
Fisik
20-03-2018
Yth. Bapak Mohammad Fitra Pemadi di tempat, sesuai dengan permohonan yang Bapak sampaikan, perihal jalan lingkar pariwisata yang akan dibuat apakah ada satpalnya. Untuk mendukung jalan pariwisata di Kabupaten Bandung telah diterapkan strategis antara lain: 1. Peningkatan status jalan menuju wisata menjadi jalan strategis nasional antara lain jalur Soreang-Ciwidey 2. Untuk jalan lingkar wisata telah diakomodir oleh jalan Lingkar Selatan Kabupaten Bandung yaitu Jalan Kutawaringin-Katapang-Baleendah-Majalaya.
wahyu
27-01-2018
Assalamualaikum wrwb Pak mau tanya,kapan jalan sindang sari ke arah Bsi & Lapas di perbaiki,terus lampu penerangan jalan di jln tersebut sudah terpasang,tapi kenapa g di nyalain..hatur nuhun
Fisik
13-02-2018
Yth. Bapak Wahyu di tempat. Waalaikumussalam Wr.Wb, sesuai dengan permohonan yang Bapak sampaikan perkenaan dengan lampu penerangan jalan Sindangsari ke Arah Bumi Sari Indah dan Lapas, sudah terpasang tetapi belum nyala. Insya Alloh akan kami sampaikan ke Dinas PUPR Kabupaten Bandung yang menangani penerangan jalan, semoga tidak lami lagi penerangan jalan akan dinyalakan. Terima kasih atas kunjungannya ke Website BAPPEDA Kabupaten Bandung.

 Statistik Pengunjung


1
HARI INI
7
MINGGU INI
996
BULAN INI
2.731
TAHUN INI
Detail Pengunjung Hari ini