Pemeringkatan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP Tahun 2016.
15 December 2016 KABUPATEN BANDUNG

Pemeringkatan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP Tahun 2016.


Berdasarkan Surat dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 157/SU/KTA/K1 JBR/XI/2016, tanggal 30 Nopember 2016, perihal Acara Pemeringkatan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP Tahun 2016.

Dengan hal tersebut, acara dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016, pukul 09.00 – 13.30, bertempat di Gedung Sate, Jln Dipenogoro Nomor 22 Bandung, yang dihadiri oleh:

  1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat;
  2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dan Ketua Komisi I DPRD Provinsi jawa Barat;
  3. Panglima Kodam III Siliwangi;
  4. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kejaksanaan Tinggi Provinsi Jawa Barat, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Kepala Ombudsman Kantor Perwakilan Jawa Barat, atau yang mewakili;
  5. Bupati dan Walikota dan Pejabat Pemerintah kabupaten/kota se Jawa Barat atau yang mewakili;
  6. Komisioner Informasi Pusat, komisiner/secretariat/asisten di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Komisioner Komisi Informasi lain yang hadir.
  7. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Ketua dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota di Jawa Barat, Ketua Komisi Penyiaran Daerah Jawa Barat, Bawaslu Jawa Barat dan Lembaga Pemerintah lainya;
  8. Kepala OPD/Biro dan Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
  9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah kabupaten/kota se Jawa Barat.

Adapun susunan acara sebagai berikut”

  1. Pembukaan (MC)
  2. Laporan  Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
  3. Pemberian Penghargaan kepada kabupaten/kota se Jawa Barat
  4. Sambutan Gubernur Jawa Barat yang disampaikan oleh Kepala Dinas KOMPINFO Povinsi Jawa Barat
  5. Doa

Ringkasan

Sambutan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melakukan monitoring dan evaluasi penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terhadap pemerintah daerah Kab/Ko di Jawa Barat dengan melibatkan 23 dari Kab/Kota. Tahapan evaluasi dilakukan melalui proses verifikasi monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mendorong percepatan penerapan UU KIP di Jawa Barat, khususnya pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Hal ini didasarkan pengalaman dalam menyelesaikan sengketa informasi public. Dari 446 pengajuan permohonan penyelesaian sengketa yang diterima selama tahun 2015, sebesar 97% merupakan sengketa informasi dengan badan publik di wilayah kabupaten/kota. Ini menunjukkan bahwa badan public di lingkup kabupaten/kota merupakan badan publik yang strategis dan banyak berhubungan langsung serta mendapat perhatian masyarakat, diharapkan akan memberikan manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.

Dari hasil evaluasi dan monitoring itu diperoleh pemeringkatan, yaitu:

  1. Kategori Kelengkapan Pembentukan dan dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID) : Peringkat pertama : Pemerintah Kota Bogor dan Kota Depok. Peringkat kedua : Pemerintah Kabupaten Bogor. Peringkat ketiga : Pemerintah Kabupaten Karawang.
  2. Kategori kelengkapan penyusunan standar pelayanan informasi publik : Peringkat pertama : Pemerintah Kota Bandung. Peringkat kedua : Pemerintah Kabupaten Bandung. Peringkat Ketiga : Pemerintah Kota Cimahi. Kategori kelengkapan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara terbuka, peringkat pertama : Pemerintah Kab.Bandung. Peringkat kedua : Pemerintah Kota Bandung. Peringkat ketiga : Pemerintah Kabupaten Bogor. Kategori kelengkapan informasi yang wajib disediakan setiap saat, peringkat pertama : Pemerintah Kota Depok. Peringkat kedua : Pemerintah Kota Bogor. Peringkat ketiga : Pemerintah Kabupaten Bogor.
  3. Kategori kelengkapan standar pelayanan informasi publik dan ketersediaan informasi yang wajib disediakan setiap saat di PPID Pembantu (BAPPEDA), peringkat pertama : Bappeda Kota Bekasi dan peringkat kedua, Bappeda Kabupaten Bandung.

Kemudian Pemeringkatan kabupaten/kota berdasarkan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Terlengkap. Peringkat pertama : Pemerintah Kota Depok. Peringkat kedua : Pemerintah Kab.Bandung. Peringkat ketiga : Pemerintah Kota Bandung. Peringkat keempat : Kota Bogor dan peringkat kelima : Pemerintah Kota Bekasi.

Pemberian penghargaan Komisi Informasi tersebut dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatikan  Provinsi Jawa Barat, Anton Gustoni atas nama Gubernur Jawa Barat, didampingi Ketua Komisi Informasi, Dan Satriana.

Sambutan Gubernur Jawa Barat yang dibacakan oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat

Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Kadis Kominfo Prov.Jabar mengemukakan, "Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menjadikan transparansi sebagai kebutuhan yang dalam penggunaannya harus tepat guna dan tepat manfaat". Hal ini sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, dimana keterbukaan informasi publik bertujuan "mendorong partisipasi dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Dengan transparansi yang kita bangun bersama, diharapkan partisipasi aktif masyarakat terus tumbuh secara bertahap untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.

Saya menegaskan kembali komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk mendukung program dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang menjadikan hasil monitoring dan evaluasi sebagai acuan pengembangan program dari Pemerintah Daerah. Insya Allah secara bertahap Pemprov.Jabar dapat menjadi contoh dari badan publik lain dalam hal transparansi dan akuntabilitas, ujar Gubernur.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kab/Ko termasuk dalam mendorong penerapan keterbukaan informasi publik sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan.

Berita dari Provinsi Jawa Barat

 


Berita Lainnya

Johanni Baptista Atinera Marwanta
26-05-2018
Selamat malam, saya Johanni dari Atmajaya Yogyakarta. Saya saat ini sedang berkuliah di program studi Arsitektur dan sedang menggarap skripsi. Saya ingin bertanya tentang KDB, KLB, TB, dan syarat - syarat bangunan yang harus dibangun di kabupaten bandung, saya sudah mengakses jdih dan rtrw di web ini tetapi masih tidak menemukan hal tersebut. apakah syarat - syarat tersebut tidak didapat secara online seperti di beberapa daerah? apakah saya sendiri yang harus datang ke bappeda untuk mendapatkan data terkai KDB, KLB, TB, SEMPADAN, dan syarat - syarat tersebut? sekian dan terima kasih.
Fisik
06-06-2018
Kepada Yth. Saudara Johanni Baptista Atinera Marwanta dari Atmajaya Yogyakarta. Untuk memenuhi permohonan yang Saudara sampaikan untuk studi Arsitektur dan sedang menggarap Skripsi terkait Data KBD, KLB, TB dan Sempadan, data yang dimohon terdapat di Dinas PUPR Kabupaten Bandung Bidang Bangunan. Demikian yang dapat disampaikan, terima kasih atas kunjungannya ke web bappeda.bandungkab.go.id
Tatang Tahajudin
23-05-2018
Assalamu'alaikum. Apakah benar di Rancaekek akan dibangun kolam retensi sbagai salah satu langkah utk penanggulangan banjir yg sering melanda daerah tsb ?
Fisik
06-06-2018
Kepada Yth. Saudara Tatang Tajudin di Tempat. Waalaikumussalam. Untuk penanggulangan banjir di Kecamatan Rancaekek telah disusun Rencana, antara lain: Pembangunan Kolam Retensi. Tahap pembangunan saat ini baru Studi kelayakan yang dilaknakan oleh BBWS Citarum. Lokasi dalam tahap Identifikasi. Demikian yang dapat disampaikan terima kasih atas kunjungannya ke web bappeda.bandungkab.go.id
angling
05-04-2018
untuk melihat simtaru masuk melalui website bappeda.bandungkab.go.id , nanti harus memasukan alamat email dan nomor hp , kemudian akan dikirim kode melalui email . ini masukin email dan nomor hp nya kemana ya?
Fisik
09-04-2018
Yth. Saudara Angling di Tempat. Untuk masuk ke Aplikasi Simtaru harus masuk dulu ke aplikasinya, aplikasi bisa masuk, dari web bappeda atau langsung ke simtaru.bandungkab.go.id, tapi saat ini sistem sedang dalam tahap maintenance oleh Diskominfo. Jadi mohon maaf belum bisa diakses untuk sementara waktu. Terima kasih.
priyanto
02-04-2018
Assalamualaikum wrwb Pak mau tanya,kalau mengajukan pola ruang RTRW lahan basah diubah ke lahan permukiman perkotaan bisa gak ,kalau bisa bagaimana syarat dan aturannya..,wasallam
Admin
05-04-2018
Waalaikumssalam. Kepada Yth. Saudara Priyanto di tempat. Sesuai dengan permohonan yang Saudara sampaikan terkait mengajukan pola ruang RTRW lahan basah diubah ke lahan permukiman perkotaan, bagaimana sayarat dan aturannya. Kalau lahan basah diubah menjadi lahan kering supaya bisa dibangun, tidak bisa, harus melalui mekanisme dan kajian sesusai aturan. Terima kasih.
angling
31-03-2018
bagaimana cara lihat sistem tata ruang? apakah lahan basah boleh diubah jadi lahan kering untuk membangun ?
Fisik
04-04-2018
Yth. Saudara Angling di tempat. Sesuai dengan permohonan yang Saudara sampaikan bagaimana cara melihat sistem tata ruang, dapat melihat SIMTARU, masuk melalui Website bappeda.bandungkab.go.id, nanti harus memasukan alamat email dan nomor hp, kemudian akan dikirim kode melalui email untuk bisa mengakses informasi. terima kasih
Mohammad fitra pemadi
16-03-2018
Assalamualaikum Mau tanya, perihal jalan lingkar pariwisarta yang akan dibuat apakah sudah ada setpalnya ? Boleh di shere ke publik ?
Fisik
20-03-2018
Yth. Bapak Mohammad Fitra Pemadi di tempat, sesuai dengan permohonan yang Bapak sampaikan, perihal jalan lingkar pariwisata yang akan dibuat apakah ada satpalnya. Untuk mendukung jalan pariwisata di Kabupaten Bandung telah diterapkan strategis antara lain: 1. Peningkatan status jalan menuju wisata menjadi jalan strategis nasional antara lain jalur Soreang-Ciwidey 2. Untuk jalan lingkar wisata telah diakomodir oleh jalan Lingkar Selatan Kabupaten Bandung yaitu Jalan Kutawaringin-Katapang-Baleendah-Majalaya.
wahyu
27-01-2018
Assalamualaikum wrwb Pak mau tanya,kapan jalan sindang sari ke arah Bsi & Lapas di perbaiki,terus lampu penerangan jalan di jln tersebut sudah terpasang,tapi kenapa g di nyalain..hatur nuhun
Fisik
13-02-2018
Yth. Bapak Wahyu di tempat. Waalaikumussalam Wr.Wb, sesuai dengan permohonan yang Bapak sampaikan perkenaan dengan lampu penerangan jalan Sindangsari ke Arah Bumi Sari Indah dan Lapas, sudah terpasang tetapi belum nyala. Insya Alloh akan kami sampaikan ke Dinas PUPR Kabupaten Bandung yang menangani penerangan jalan, semoga tidak lami lagi penerangan jalan akan dinyalakan. Terima kasih atas kunjungannya ke Website BAPPEDA Kabupaten Bandung.
Dea Rasatiyana
25-11-2017
Assalamualaikum wr.wb. Nama saya Dea Rasatiyana dari jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UNSOED mau bertanya apakah Bappeda Bandung menerima program magang untuk periode Januari-Februari 2018? Terimakasih.
Sekretariat
27-11-2017
Yth. Sdri Dea Rasatiyana di Tempat, sesuai dengan permohonan yang Saudari sampaikan, untuk tindak lanjut diharapkan menyampaikan Surat Permohonan secara resmi dari Perguruan Tinggi yang ditujukan kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Bandung, sesuai jadwal. terima kasih.
Nina Rosana
25-10-2017
Saya tertarik membaca SUSEDA Kab Bandung tahun 2010 yang saya peroleh lewat internet. Dalam file tersebut, pada daftar tabel VII tentang Pendapatan perkapita rumah tangga . Tetapi di dalamnya saya tidak menemukan tabel yang dimaksud. Bagaimana saya dapat memperoleh data tersebut ? Trimakasih atas jawabannya.
Statev
03-11-2017
Yth. Nina Rosana, di Tempat. Sesuai dengan permohonan yang disampaikan tentang SUSEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010. Data yang dimohon dapat diperoleh untuk menghubungi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BAPPEDA Kabupaten Bandung. terima kasih.
Desintha
16-09-2017
Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Desintha mahasiswi STIE Ekuitas Bandung yang sedang menyusun skripsi dengan judul "pengaruh penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah". Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana prosedur untuk mengajukan penelitian pada pemda kabupaten bandung? Surat ditujukan untuk pemda kab.bandung atau langsung ke DPPK? Terimakasih
Admin
18-09-2017
Yth. Saudari Desintha mahasiswi STIE Ekuitas Bandung, prosedur untuk mengajukan penelitian menyusun skriksi judul "pengaruh penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah". Membuat Surat permohonan penelitian dari Perguruan Tinggi bersangkutan ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung, rekomendasi ke Perangkat Daerah yang dituju. Terima Kasih.